Terima Kunjungan Komisoner Bawaslu, Kapolres Barru Bahas Sinergitas Polsek dan Panwascam

Barru – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Barru AKBP Dodik Susianto, S.I.K menerima kunjungan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barru di ruangan kerjanya pada Kamis (09/11/2023).

 

Baca juga: Ditlantas Polda Kalteng Gecarkan Imbauan Larangan Knalpot Brong di Toko dan Bengkel Motor

Rombongan komisioner Bawaslu yang terdiri dari Koordinator Pengawasan Pelanggaran Farida, S.H, dan Koordinator Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Mastan, S.Pd.I serta sejumlah staf diterima langsung oleh Kapolres yang didampingi oleh sejumlah pejabat utama dan Kasi Humas Iptu Iriansyah, S.H.

 

Baca juga: Tingkatkan Imunitas dan Soliditas, Karumkit Bhayangkara Gelar Olahraga Bersepeda

Pada kesempatan tersebut, AKBP Dodik Susianto, S.I.K mengucapkan terimakasih kepada komisioner Bawaslu atas kunjungannya. Selanjutnya Kapolres mengharapkan agar sinergitas kedua lembaga terus terjalin dengan baik.

 

Baca juga: Hadapi Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi 5.0, Polri Rekrut 1.291 Bintara Berbasis TI

Selanjutnya, mantan Komandan Batalyon Taruna Akademi Kepolisian tersebut menyarankan agar diagendakan pertemuan di jajaran tingkat bawah yakni antara para kapolsek dengan panitia pengawas kecamatan (Panwascam).

 

Baca juga: Bersama Pers, Humas Polda Kalteng dan Korem Gelar Pertandingan Persahabatan Mini Soccer

“Sinergitas juga perlu dibangun hinggah ke jajaran, sekiranya nanti dapat diagendakan pertemuan antara kapolsek dengan rekan-rekan teman dari panwascam. Agar nantinya komunikasi dapat terjalin dengan lancar dan meminimalisir kendala di lapangan, ” ujar Kapolres.

 

Baca juga: Bertemu Kepala Kepolisian Malaysia, Kapolri Bahas PMI Ilegal Hingga Penanganan Covid-19

Senada dengan Kapolres, Komisioner Farida, S.H juga mengungkapkan rasa terimakasih atas kesediaan Kapolres menerima kunjungan dari lembaga pengawas pemilu tersebut. Selanjutnya pihak Bawaslu mengapresiasi kerja sama yang telah terbangun selama ini dan siap bersinergi terkait penanganan pelanggaran pemilu.