Soal Mutasi ASN, DPRD Barru Akui Hak Preogatif Bupati, Sekda Sebut Sesuai Regulasi

BARRU - Sekretaris Daerah (Sekda) Barru Dr. Abustan AB., selaku Ketua Tim Penilai Kinerja, menegaskan bahwa mutasi yang baru saja dilakukan terkait adanya penyederhanaan dan perampingan struktur organisasi dan setiap ASN yang dimutasi telah melalui pertimbangan yang matang sesuai regulasi. 

Penegasan itu disampaikan oleh mantan Kadisdik Barru Abustan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tindak lanjut aspirasi yang disampaikan sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) yang pada mutasi belum lama ini kehilangan jabatan. 

Baca juga: Bupati Barru Minta Semua Elemen Termasuk Kepala Desa Lurah dan Camat Berperan Aktif Percepatan Vaksinasi Covid-19

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Syahrul Ramdani, DPRD mempertemukan dalam satu forum antara Perwakilan ASN yang non job dengan pihak Tim Penilai Kinerja Pemkab Barru, di ruang paripurna DPRD Barru, Rabu (18/5/2022).

“Pertimbangannya klir dan sudah sesusai regulasi. Ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat dan ada juga sedang menjalani sanksi kedisiplinan", sebut Abustan.

Baca juga: Satpol PP Barru Gencar Lakukan Upaya Penegakan Perda Terkait Reklame

"Keputusan terakhir soal siapa yang dapat dan tidak dapat jabatan adalah hak Bupati selaku PPK, " imbuh Abustan lalu menegaskan pihaknya sudah melakukan tugas  selaku tim penilai kinerja yang hasilnya ada 13 orang ANS tidak mendapatkan jabatan lagi. 

Sementara itu, Ahmad Yani, salah seorang mantan Kepala Bidang di Badan Ketahanan Pangan yang juga ikut terparkir menegaskan dirinya mengadu ke DPRD karena dirinya merasa terzolimi. 

Baca juga: Bupati Barru Terima Kunjungan Kementerian Perhubungan RI Di Rujab Bupati

"Saya ini pegawai berprestasi, melalui bidang saya Kelompok Wanita Tani Kab. Barru sempat juara ketiga tingkat Nasional. Kenapa mesti saya dinon jobkan. Apa dasarnya, " katanya dengan suara lantang. 

Ketua Komisi I DPRD, Syahrul Ramdani sebelum menutup Rapat mengingatkan bahwa mutasi merupakan hak mutlak dari Bupati dan tidak boleh ada intervensi dari anggota DPRD.

Baca juga: Kasdam Hasanuddin Buka RAT ke-52 Puskop Kartika Hasanuddin

“Masalah mutasi itu hak prerogatif Bupati, anggota DPRD tidak boleh mencampuri atau mengintervensinya, yang boleh dipertanyakan anggota DPRD adalah proses mutasi itu, ” terangnya lalu menyimpulkan bahwa DPRD akan menyampaikan Rekomendasi ke Bupati agar pada mutasi berikutnya tetap memprioritaskan kepada pejabat yang saat ini non job. 

(Ahkam)

Baca juga: Bupati Barru Kedatangan Tamu Dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia