Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ ke DPRD, Suardi Saleh: Kewajiban Konstitusional Kepala Daerah

BARRU - Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si., menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati, Tahun Anggaran 2021, yang diterima oleh Ketua DPRD Barru Lukman T., dalam Rapat Paripurna diruang rapat paripurna gedung DPRD Barru, Rabu (6/4/2022)

Bupati Suardi Saleh mengatakan bahwa, LKPJ Bupati secara konstitusional harus disampaikan Kepala Daerah setelah berakhirnya tahun Anggaran. 

Baca juga: Bupati Barru Menunjuk Andi Kutubuddin Sebagai Kepala Pasar Palanro Gantikan Andi Anto Almarhum

"Kewajiban tersebut merupakan amanat PP No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, " jelas Bupati. 

Dikatakan, LKPJ Kepala Daerah tahun 2021 secara substansi merupakan evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Barru berdasarkan RKPD 2021 yang mengusung Tema, "Percepatan Pemulihan Pembangunan Sosial Ekonomi dan Politik untuk Barru yang lebih maju. 

Baca juga: Terima Kunjungan Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Plt Gubernur Bahas Masalah Banjir di Sungai Walanae

Tema itu lanjut Bupati merupakan penguatan Kabupaten Barru setelah dampak Pandemi Covid-19. Karena itu katanya, dibutuhkan percepatan pemulihan pembangunan dalam segala aspek ditahun 2021 yang dijabarkan dalam lima perioritas pembangunan daerah meliputi pertama, peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk mewujudkan SDM berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. 

Selanjutnya yang kedua, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ketiga, Peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat dan keempat, Perwujudan keamanan dan ketertiban serta yang kelima,  akselerasi tata kelola reformasi birokrasi. 

Baca juga: Dibalik Proses Penerbitan HGU PT Kapuas Sawit Sejahtera, 11 Poin Kesimpulan

Pada bagian lain, Bupati juga menguraikan terkait perhitungan APBD 2021 yang penyampaiannya tidak bersamaan dengan LKPJ 2021 disebabkan karena Penyusunan Nota Sisa Perhitungan APBD 2021 masih menunggu pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan angka pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang termuat dalam LKPJ ini dan yang akan disampaikan pada nota perhitungan APBD 2021.

"Dalam perspektif amanah dan substansi Kepemerintahan, penyampaikan progress hasil kinerja Pemerintahan kepada DPRD tahun 2021 ini adalah untuk merefleksikan bersama antara kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, " tandas Bupati. 

Baca juga: Alhamdulillah, KONI Barru Dilantik Bersamaan dengan Perwosi Barru

(Ahkam/Syam)