Polres Barru Tangkap Mucikari Prostitusi Online

Barru – seorang mucikari ditangkap Kepolisian Resor Barru (Polres Barru) atas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui aplikasi mobile.

 

Baca juga: Ketua SAPMA PP Barru Sayangkan Aksi Balap Liar Tewaskan Kakek di Madello

Mucikari yang berinisial IA (54) tersebut diamankan di sebuah warung kopi Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru pada Jumat (04/08/2023).

 

Baca juga: Ketua KNPI Apresiasi Polri Dalam Penetapan Tersangka Ujaran Kebencian Ferdinand

Saat melakukan siaran pers pada Selasa (08/08/2023) di Polres Barru, Kasat Reskrim AKP Doris Hadiana menyebut tersangka IA menawarkan jasa perempuan pekerja seks kepada orang lain dengan tarif hingga tiga 300 ribu rupiah sekali kencan. Selain menyediakan PSK tersangka juga menyewakan kamar bagi para pelanggan yang datang ke lokasi.

 

Baca juga: Rutan Kelas IIB Kerjasama Polres Barru Razia Halinar

“Tersangka ini menyewakan kamar dan mendapat keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan pelanggannya” ungkap perwira yang pernah bertugas di Polres Maros tersebut.

 

Baca juga: Kejari Barru Laksanakan Operasi Pengawasan Gabungan Orang Asing

Kasat reskrim mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangannya, tersangka sudah menjalankan praktik tersebut kurang lebih dua bulan terakhir dengan mempekerjakan 3 orang perempuan.

 

Baca juga: Gubernur Sulsel Instruksikan Pendampingan dan Pelayanan Medis Untuk Bayi Dugaan Pelecehan di Jeneponto

“Berdasarkan keterangan tersangka, sudah menjalankan praktik ini sekitar dua bulan sebelum dilakukan pengungkapan” jelas AKP Doris.

 

Tersangka selanjutnya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdangangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Selain itu juga diancam dengan pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun.

 

Ditambahkan bahwa saat ini satuan tugas (Satgas) TPPO Polres Barru selain melakukan penindakan juga aktif melakukan tindak pencegahan dengan menggalakkan sosialisasi sampai ke desa dan kelurahan untuk mencegah adanya korban perdagangan manusia baik sebagai pekerja migran ilegal maupun pekerja seks komersial.

Baca juga: Johan Budi Tekankan Perbaikan Kinerja di Kanwil Kemenkumham Gorontalo