Pengurus Pusat Persakmi Minta Hasnah Syam jadi Pembina

BARRU - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi partai NasDem drg. Hj. Hasnah Syam, MARS., menerima Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Sarjana dan profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi), di Rujab Bupati Barru, pada Rabu (7/12/2022).

Kunjungan pengurus Persakmi ini adalah 
dalam rangka audiensi tentang kepengurusan, harapan dan tantangan Persakmi ke depan.

Baca juga: Danramil Pantau Kegiatan Vaksinasi Covid-19 LANSIA Secara Door To Door Rumah Ke Rumah.

Selain itu, PP Persakmi yang dipimpin langsung ketua umum Persakmi Dr. Aminuddin Syam, SKM., MK., bermaksud untuk meminta kesediaan Bu Dokter sapaan akrab Hasnah Syam menjadi pembina di kepengurusan Persakmi Pusat, bersama dengan beberapa tokoh nasional lainnya.

Baca juga: Sidak RSUD, Bupati Barru Minta Seluruh Sarana yang Rusak Segera Dibenahi dan Ganti yang Baru

Hasnah Syam yang juga Ketua TP PKK Barru, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada PP Persakmi atas kunjungannya di kabupaten Barru.

Baca juga: Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Kecamatan Tanete Rilau

Dalam kesempatan itu, mantan Kadis Kesehatan Barru ini menyatakan kesediaanya untuk bergabung dalam kepengurusan sebagai pembina Persakmi pusat.

"Kami siap bergabung dalam kepengurusan sebagai pembina PP persakmi dan siap juga membantu mensukseskan strategi dan arah kebijakan Persakmi kedepannya, agar menjadi satu organisasi bagi SKM", ungkap Hasnah.

Baca juga: Masya Allah, Bupati Barru Bangga Vaksinasi Didasari Kesadaran Bersama

Sebelumnya, Ketua Umum Persakmi Aminuddin Syam mengharapkan dukungan sang legislator untuk menjadikan Persakmi sebagai organisasi profesi yang menaungi sarjana kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Plt Gubernur Sulsel Imbau Warga Kurangi Mobilitas

Dijelaskan, Persakmi sebagai organisasi profesi tenaga kesehatan masyarakat dan Profesional Kesehatan Masyarakat dengan mempertimbangkan anggota yang homogen dan merupakan seminat dan seprofesi, yang ditandai dengan kesamaan mayoritas kurikulum pendidikannya. 

"Hal ini selaras dengan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 1 ayat 16, bahwa “Organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi”, kata Aminuddin.

Aminuddin Syam yang juga mantan Dekan FKM UNHAS berharap agar syarat STR dihapus dalam penerimaan CPNS dan PPPK kesehatan, karena SKM adalah tenaga kesehatan yang bergerak di bidang non medik.

(Ahkam)

Baca juga: Dukung Akselerasi Percepatan Vaksinasi oleh Pemerintah Pusat, Plt Gubernur Sulsel : Kita Maksimalkan Sinergi TNI-Polri