Bupati Barru Serahkan Langsung LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 ke BPK

MAKASSAR - Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si, menyerahkan langsung laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2023 kepada badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Selatan, di Auditorium BPK RI perwakilan provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis (28/3/2024).

Laporan keuangan unaudited tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Barru tersebut diterima langsung Kepala perwakilan BPK Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Subauditorat Sulawesi Selatan III Ida Bagus Agung Siddhiwaskita. 

Baca juga: Himpun Aspirasi dan Harapan, Sekda Barru Buka Forum Konsultasi Publik

LKPD diserahkan oleh setiap Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah, Pasal 56 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Penyerahan LKPD dilakukan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir pada tiap tahunnya.

Baca juga: Musyawarah Wilayah DPW KKDB Jabodetabek, Sejumlah Kandidat Menguat Diantaranya Hasnah Syam

Penyerahan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2023 didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima.

Bupati Barru Suardi Saleh menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas diterimanya laporan keuangan oemerintah kabupaten Barru untuk segera ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.

Baca juga: Kereta Api di Barru Tabrak Seorang Pria Hingga Meninggal di Tempat

”Kami sangat mengharapkan dukungan dan support dari BPK perwakilan Sulawesi Selatan untuk dapat lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah Kabupaten Barru. Tentunya hal ini Bukan sekedar tuntutan aturan akan tetapi ini merupakan asistensi atau pembinaan jalannya pemerintahan setiap tahun terkhusus pelaksanaan APBD", ungkapnya.

Bupati Barru juga menyampaikan harapannya kepada seluruh perangkat daerah yang menjadi pengelola keuangan daerah utamanya BPKAD, Inspektorat dan BPK sebagai pemeriksa eksternal untuk bisa bersinergi dengan baik dan dapat menjadi benteng yang ampuh dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Baca juga: Anggota DPR RI Fraksi NasDem Hasnah Syam Silaturahmi dengan Peserta LK II Tingkat Nasional HMI Barru

Sementara itu, kepala perwakilan BPK Sulawesi Selatan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barru karena telah menyerahkan LKPD. 

"Setelah diterimanya LKPD hari ini, kami akan segera menugaskan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan", pungkasnya. 

Baca juga: BPBD dan Basarnas Kolaborasi Pencarian Pemancing di Laut Barru Yang Hilang